Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	31 Maret 1966 20 Oktober 2024 (2024-10-20)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 190 tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan
Bidang tugas	Kebudayaan dan Sejarah
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1948–1955, 1966–1999) Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955–1966) Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (1998–1999) Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian (1999–2000) Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (2001–2005) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2000-2001, 2005–2009) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) (2009–2011) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011-2019) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2019-2024) Kementerian Kebudayaan (2024-sekarang)
Susunan organisasi
Menteri	Fadli Zon
Wakil Menteri	Giring Ganesha
Sekretaris Jenderal	-
Inspektur Jenderal	-
Direktur Jenderal
Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	-
Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan	-
Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	-
Situs web	https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (disingkat Kemenbud RI atau Kemenbud) adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang bertugas untuk mengurus perihal budaya, cagar budaya, dan perihal kebudayaan lainnya. Kementerian Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Kebudayaan yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Fadli Zon.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, kementerian ini juga memiliki 23 Balai Pelestarian Kebudayaan, Museum dan Cagar Budaya (Indonesian Heritage Agency) dan Balai Media Kebudayaan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejarah

Wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan Indonesia dikemukakan sejak tahun 1945, sejumlah budayawan, seniman, dan tokoh masyarakat menggelar musyawarah kebudayaan pada bulan Desember di Sukabumi, Jawa Barat.

Nomenklatur Kebudayaan dipergunakan pertama kali dalam Kabinet Syahrir III sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak itu, perihal kebudayaan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Kabinet Dwikora II sempat dibentuk Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri namun kembali dileburkan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode-periode selanjutnya. Dalam Kabinet Pembangunan VI, tanggung jawab kebudayaan disatukan kedalam Kementerian Pariwisata dan berlangsung hingga Kabinet Indonesia Bersatu II, setelahnya tanggung jawab kebudayaan kembali menjadi bagian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membentuk Kementerian Kebudayaan dalam kampanyenya. Setelah terpilih, janji tersebut diwujudkan dengan menunjuk Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan ke-2 .

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;
2. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pembinaan perfilman nasional;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada selurrrh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi;
3. Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan;
4. Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
5. Inspektorat Jenderal;
6. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan;
7. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan; dan
8. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Lihat pula

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi