Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
Lambang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bendera Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gambaran umum
Dibentuk	10 Juli 1959 (1959-07-10)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 Kementerian Pariwisata
Bidang tugas	Pariwisata dan ekonomi kreatif
Susunan organisasi
Menteri Widiyanti Putri Wakil Menteri Ni Luh Puspa Sekretaris Kementerian Ni Wayan Gini Adnyani Inspektorat Bayu Aji Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Martini Mohamad Paham Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa Pemasaran Ni Made Ayu Marthini Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) - Staf Ahli Reformasi Birokrasi dan Regulasi Raden Kurleni Ukar Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf Fransiskus Xaverius Teguh Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata - Manajemen Krisis Fadjar Hutomo Sinergi Kawasan Pariwisata -
Alamat
Kantor pusat	Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Situs web	www.kemenparekraf.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′45.221″S 106°49′17.713″E Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Situs web
www.kemenparekraf.go.id

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (disingkat Kemenpar) adalah sebuah kementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Widiyanti Putri.

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggara kegiatan (events);
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggara kegiatan (events);
3. penyurusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian
2. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
3. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Infrastruktur
4. Deputi Bidang Industri dan Investasi
5. Deputi Bidang Pemasaran
6. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)
7. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi
8. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi
9. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata
10. Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis
11. Staf Ahli Bidang Sinergi Kawasan Pariwisata
12. Inspektorat

Sejarah

Berikut ini sejarah penamaan departemen atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pariwisata:

• Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Depparpostel) (1983–1998)
• Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenibud) (1998–1999)
• Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (Kemenegparsen) (1999–2000)
• Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenegbudpar) (2001–2004)
• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) (2000-2001, 2004–2009)
• Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) (2009–2011)
• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2011–2014, 2019–2024)
• Kementerian Pariwisata (2014–2019, 2024–sekarang)

Penyelenggaraan kegiatan Kemenparekraf didasarkan kepada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Lihat pula

• Pesona Indonesia, kampanye pariwisata Indonesia dari Kemenparekraf RI

Galeri

• 
  Logo Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (1983–1998)
• 
  Logo Kemenpar/ Kemenparekraf (2005–2014)
• 
  Logo Pesona Indonesia digunakan sebagai Logo Kementerian Pariwisata (2014–2020)
• 
  Logo Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020–2024)