Lompat ke isi

Daftar Wali Kota Makassar

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Wali Kota Makassar
ᨓᨒᨗ ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨛᨔᨑᨛ
Petahana
Mohammad Ramdhan Pomanto
sejak 26 Februari 2021
Pemerintah Kota Makassar
KediamanRumah Dinas Jabatan Wali Kota Makassar, Losari, Ujung Pandang, Makassar
Masa jabatan5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
Dibentuk15 Agustus 1918; 106 tahun lalu (1918-08-15)
Pejabat pertamaJ. E. Dambrink (Hindia Belanda, 1918)
Nadjamuddin (Republik Indonesia, 1945)
WakilWakil Wali Kota Makassar
Situs webSitus web resmi

Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur kepemimpinan yang dimulai dari wali kota. Pada 1918, posisi asisten residen yang sebelumnya memimpin pemerintahan di Makassar pada akhirnya berubah status menjadi wali kota. Wali kota pertama adalah J. E. Dambrink yang merupakan keturunan Belanda. Pada mulanya, seorang wali kota dapat merangkap jabatan sebagai ketua dewan kota dengan didampingi pembantu wali kota yang terpilih berdasarkan pemilihan umum dengan suara terbanyak.

Wali Kota Makassar sejak 2019 dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2018, Munafri Arifuddin maju sebagai calon wali kota Makassar, dengan didukung oleh 10 partai politik yang mewakili 43 dari 50 kursi di DPRD Makassar.[1] Lawannya adalah wali kota petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto. Namun, Pomanto didiskualifikasi oleh KPUD Makassar karena kesalahan prosedur.[2] Munafri pun maju sebagai calon tunggal, tetapi ia tetap harus memperoleh lebih dari separuh suara karena ada opsi kotak kosong.[3]

Dalam pemilu, Munafri mendapat 264.245 suara, sedangkan kotak kosong mendapat 300.795 suara.[4] Munafri menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim menolak gugatannya dan memperkuat putusan KPUD. Hasilnya, pemilihan ulang diulang tahun 2020 dan wali kota Makassar diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.[5][6] Kekalahan Munafri merupakan kemenangan kotak kosong pertama dalam sejarah pilkada Indonesia.[7][8]

Berikut adalah daftar Wali Kota Makassar secara definitif sejak tahun 1918 di masa Hindia Belanda hingga saat ini di bawah Pemerintah Republik Indonesia.[9]

Burgemeester van Makassar
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   J. E. Dambrink
(1872–1929) 		Non Partai 15 Agustus 1918 April 1927 8–9 tahun 1
(1918) 		J. Rutgers
(1921–tidak diketahui) 		[10][11]
2 J. H. de Groot
(1886–1960) 		Non Partai April 1927 1931 3–4 tahun 2
(1927) 		D. Eskes
(1927–1929) 		[12]
3 G. H. J. Berckenkamp
(1887–1975) 		Non Partai 1931 1932 0–1 tahun 3
(1931) 		Tidak diketahui
4 F. C. van Lier
(1882–1933) 		Non Partai 1932 28 Januari 1933 0–1 tahun 4
(1932) 		Tidak diketahui [a]
5 Ch. H. ter Laag
(1890–1973) 		Non Partai 1933 1934 0–1 tahun 5
(1933) 		Tidak diketahui
6 J. Leewis
(1880–1944) 		Non Partai 1934 1936 1–2 tahun 6
(1934) 		Tidak diketahui
7 H. F. Brune
(1894–1974) 		Non Partai 1936 1942 5–6 tahun 7
(1936) 		N. H. Leepel
(1936–1938) 		[12]
マカッサル市長
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1   B. Yamasaki Non Partai 1942 1945 2–3 tahun 8 Tidak ada
Wali Kota Makassar
Nomor urut Wali Kota Potret Partai Awal Akhir Masa jabatan Periode Wakil Ref.
1 Nadjamuddin
(1907–1950) 		Parindra 17 Agustus 1945 11 September 1945 25 hari 9 Jusuf Samah
2 D. M. van Zwieten
(1900–1975) 		Non Partai 1945 24 Desember 1946 0–1 tahun 10 Tidak ada
3 Abdul Hamid Masyumi 24 Desember 1946 27 Desember 1949 3 tahun, 3 hari 11 Tidak diketahui [14]
4 Salawati Daud
(1909–1985) 		PKI 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 233 hari 12 Tidak diketahui
5 J. M. Qaimuddin Independen 1950 1951 0–1 tahun 13 Tidak diketahui
6 J. Mewengkang Independen 1951 1951 0 tahun 14 Tidak diketahui
7 Sampara Daeng Lili Independen 1951 1952 0–1 tahun 15 Tidak diketahui
8 Achmad Dara Syachruddin
(1920–2014) 		Independen 1952 1957 4–5 tahun 16 Tidak diketahui
9 Mohammad Junus Daeng Mile Independen 1957 1958 0–1 tahun 17 Tidak diketahui
10 Abdul Latif Daeng Masikki ABRI–Angkatan Darat 1958 6 Februari 1960 1–2 tahun 18 Tidak diketahui
11 Aruppala
(1910–tidak diketahui) 		PSII 6 Februari 1960 7 Mei 1965 5 tahun, 91 hari 19
(1960) 		Tidak diketahui
12 Muhammad Daeng Patompo
(1926–tidak diketahui) 		ABRI–Angkatan Darat 8 Mei 1965 1968 2–3 tahun 20
(1965) 		Tidak diketahui
1968 1973 4–5 tahun 21
(1968) 		Tidak diketahui
1973 1978 4–5 tahun 22
(1973) 		Tidak diketahui
13 Abustam ABRI–Angkatan Darat 1978 1983 4–5 tahun 23
(1978) 		Tidak diketahui
14 Jancy Raib ABRI–Angkatan Darat 1983 1988 4–5 tahun 24
(1983) 		Tidak diketahui
15 Suwahyo ABRI–Angkatan Darat 1988 1993 4–5 tahun 25
(1988) 		Tidak diketahui
16 Malik Baso Masry
(1949–2021) 		Non Partai 1994 1999 4–5 tahun 26
(1994) 		Tidak diketahui
17 Amiruddin Maula
(1952–2015) 		Non Partai 8 Mei 1999 8 Mei 2004 5 tahun, 0 hari 27
(1999) 		Sjamsu Ridjal
(1999–2004)
18 Ilham Arief Sirajuddin
(lahir 1965) 		Golkar 8 Mei 2004 8 Agustus 2008 5 tahun, 0 hari 28
(2003) 		Herry Iskandar
(2004–2008)
19 Herry Iskandar
(lahir 1958) 		Non Partai 8 Agustus 2008 8 Mei 2009 273 hari Tidak ada [15]
(18) Ilham Arief Sirajuddin
(lahir 1965) 		Demokrat 8 Mei 2009 8 Mei 2014 5 tahun, 0 hari 29
(2008) 		Supomo Guntur
20 Mohammad Ramdhan Pomanto
(lahir 1964) 		Independen
(hingga 2018) 		8 Mei 2014 8 Mei 2019 5 tahun, 0 hari 30
(2013) 		Syamsu Rizal
(2014–2019)
Nasdem
(2018–2023)
26 Februari 2021 Petahana 3 tahun, 287 hari 31
(2020) 		Fatmawati Rusdi
(2021–2023)
PDI-P
(sejak 2023)
21 Munafri Arifuddin
(Terpilih)
(lahir 1975) 		Golkar 10 Februari 2025 Belum dilantik – 32
(2024) 		Aliyah Mustika Ilham
akan menjabat 		[16]

Pengganti sementara

[sunting | sunting sumber]

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.

Potret Wali Kota Partai Awal Akhir Durasi Periode Definitif Ref.
H. F. Brune
(1894–1974)
(ad interim) 		Non Partisan 11 September 1945 1945 0 tahun 9
(1945) 		Nadjamuddin
Muhammad Ghalib
(1946–2016)
(Penjabat) 		ABRI–Angkatan Darat 1993 1994 0–1 tahun — Transisi (1993–1994)
Alwy Rum
(1944–2021)
(Pelaksana Tugas) 		Non Partisan 1999 8 Mei 1999 0 tahun — Transisi (1999)
Syamsu Rizal
(lahir 1973)
(Pelaksana Tugas) 		Non Partisan 15 Februari 2018 23 Juni 2018 128 hari 30
(2013) 		Mohammad Ramdhan Pomanto [b][c]
Muhammad Anshar
(lahir 1963)
(Pelaksana Harian) 		Non Partisan 8 Mei 2019 13 Mei 2019 5 hari — Transisi (2019–2021) [d][19]
Muhammad Iqbal Samad Suhaeb
(lahir 1966)
(Penjabat) 		Non Partisan 13 Mei 2019 13 Mei 2020 1 tahun, 0 hari [20]
Yusran Jusuf
(lahir 1969)
(Penjabat) 		Non Partisan 13 Mei 2020 26 Juni 2020 44 hari [21]
Rudy Djamaluddin
(lahir 1970)
(Penjabat) 		Non Partisan 26 Juni 2020 26 Februari 2021 245 hari [22]
Andi Arwien Azis
(lahir 1976)
(Pejabat Sementara) 		Non Partisan 24 September 2024 23 November 2024 60 hari 31
(2020) 		Mohammad Ramdhan Pomanto [e]
Catatan
  1. ^ Wafat saat menjabat[13]
  2. ^ Mohammad Ramdhan Pomanto cuti kampanye pada Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018, namun pada 21 Maret 2018 didiskualifikasi[17]
  3. ^ Wakil Wali Kota Syamsu Rizal mengisi posisi Mohammad Ramdhan Pomanto yang cuti kampanye[18]
  4. ^ Jabatan Wali Kota definitif selesai, namun karena tidak ada pemenang pada Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018, maka jabatan Wali Kota diisi sementara oleh ASN sebagai Pelaksana Harian dan Penjabat
  5. ^ Mohammad Ramdhan Pomanto cuti kampanye Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024 dari 25 September 2024 hingga 23 November 2024[23]

Lihat Pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Diusung 10 partai, Munafri CEO PSM daftar pilwalkot ke KPU Makassar". Merdeka. 10 January 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  2. ^ "Didiskualifikasi KPU, Danny Pomanto Kembali Jabat Wali Kota Makassar". Jawa Pos. 4 June 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  3. ^ Cipto, Hendra (26 April 2018). "Calon Petahana Gugur di MA, Pilkada Makassar Lawan Kotak Kosong". KOMPAS. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  4. ^ Cipto, Hendra (7 July 2018). "KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018". KOMPAS (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 16 August 2018. 
  5. ^ McBeth, John (2 July 2018). "Dynastic politics voted down in Indonesia". Asia Times. Diakses tanggal 16 August 2018. [pranala nonaktif permanen]
  6. ^ "MK Tegaskan Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada Kota Makassar". Kumparan. 10 August 2018. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  7. ^ Bustan, M Taufan SP (28 June 2018). "Inilah Pertama Kalinya Kotak Kosong Menang". Media Indonesia. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  8. ^ Evans, Kevin (3 July 2018). "Indonesia Regional Elections 2018: Performers up, scions and coat-tailers down". Australia Indonesia Centre. Diakses tanggal 16 August 2018. 
  9. ^ "Kota Makassar: Sejarah Pemerintahan Kota". Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses tanggal 18 Januari 2018. [pranala nonaktif permanen]
  10. ^ "Sejarah Makassar (6): Gemeente Makassar, Gemeenteraad dan Burgemeester; Dari JE Dambrink (1918) Hingga HF Brune (1942)". poestahadepok.blogspot.com. 23-12-2017. Diakses tanggal 3-12-2023. 
  11. ^ Dutch East Indies (1922). Gemeenteraad van Makassar. Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie. hlm. 810–811. 
  12. ^ a b Makassar (1918–1942). Burgemeesters in Nederlands-Indië 1916-1942. hlm. 206. 
  13. ^ "Burgemeester dari Makassar Meninggal". Bintang Borneo. 28 Januari 1933. Diakses tanggal 3 Oktober 2024. 
  14. ^ Safaruddin (2022). Prayudha M., ed. Urban Governance dan Smart City: Teori dan Praksis Analisis. Sleman: CV. Bintang Semesta Media. hlm. 80. ISBN 978-623-5361-08-6. 
  15. ^ "Pelantikan Wali Kota". Antara Foto. 8 Agustus 2008. Diakses tanggal 22 November 2023. 
  16. ^ Nicolha, Abdoellah (7 Desember 2024). "KPU Tetapkan Munafri-Aliyah sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar Terpilih". sindonews.com. Diakses tanggal 9 Desember 2024. 
  17. ^ Alfian (21 March 2018). "PT TUN Perintahkan Diskualifikasi Danny-Indira, Ternyata Inilah 3 Kesalahan Sang Petahana". Tribun Timur. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2018. Diakses tanggal 6 April 2018. 
  18. ^ Ardy Muchlis, ed. (15-2-2018). "Jabat Plt Wali Kota, Tantangan Berat Menanti Deng Ical". tribunnews.com. Diakses tanggal 4-12-2023. 
  19. ^ Mikhael Gewati, ed. (9 Mei 2019). "Sekretaris Kota Ansar Jabat Plh Wali Kota Makassar". Kompas.com. Diakses tanggal 22 Mei 2019. 
  20. ^ Syachrul Arsyad (13 Mei 2019). "Lantik Iqbal Suhaeb, Gubernur Minta Pj Wali Kota Jaga Kedamaian". Sindonews.com. Diakses tanggal 22 Mei 2019. 
  21. ^ Muhammad Darwin Fatir (13 Mei 2020). Budisantoso Budiman, ed. "Gubernur Sulsel melantik Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf". Antaranews.com. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Diakses tanggal 27 Juni 2020. 
  22. ^ Aan Pranata, ed. (26 Juni 2020). "[BREAKING] Rudy Djamaluddin Dilantik Jadi Pj Wali Kota Makassar". IDNTimes.com. Diakses tanggal 27 Juni 2020. 
  23. ^ "Gantikan Danny Jadi Pjs Wali Kota Makassar, Arwin Azis: Saya Pernah Pimpin Palopo". Herald.id. 25 September 2024. Diakses tanggal 25 September 2024. 
Ikon rintisan

Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_Wali_Kota_Makassar&oldid=26621157"