Feminisme di Jepang dimulai dengan gerakan hak perempuan yang bermula dari zaman kuno.[1] Gerakan tersebut mulai meraih momentum setelah pemikiran Barat dibawa ke Jepang saat Restorasi Meiji pada 1868. Feminisme Jepang berbeda dari feminisme Barat dalam hal kurangnya niatan yang ditempatkan pada otonomi individual.[2]
Sebelum akhir abad ke-19, wanita Jepang terikat oleh sistem patriarkal traidisional dimana anggota laki-laki senior dari keluarga menghimpun otoritas mereka dalam rumah tangga.[3] Setelah reformasi yang dibawa oleh Restorasi Meiji, status wanita di Jepang juga mengalami serangkaian perubahan.[3] Perdagangan wanita dibatasi, wanita diperkenankan untuk meminta perceraian, dan anak laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menerima pendidikan dasar.[3] Perubahan lebih lanjut pada status wanita timbul nyaris setelah Perang Dunia II. Wanita meraih hak suara, dan sebuah bagian dari konstitusi baru yang dirancang pada 1946 didedikasikan untuk menjaga kesetaraan gender.[4]
Pada 1970, saat gerakan anti-Perang Vietnam, gerakan pembebasan wanita baru yang disebut ūman ribu (pembebasan wanita) muncul di Jepang dari gerakan pelajar radikal dan Sayap Kiri Baru pada akhir 1960an. Gerakant ersebut selaras dengan gerakan feminis radikal di Amerika Serikat dan tempat lainnya, memicu pemberontakan aktivisme feminis sepanjang 1970an dan seterusnya. Para penggiat memajukan kritik dasar terhadap unsur yang didominasi laki-laki dari Jepang modern, berpendapat soal perubahan fundamental dari sistem politik-ekonomi dan budaya masyarakat. APa yang membedakan mereka dari gerakan feminis sebelumnya adalah tujuan mereka pada pembebasan seksual (性の解放code: ja is deprecated , sei no kaihō).[5] Mereka tak berniat untuk penyetaraan dengan pria, namun lebih berfokus pada seruan untuk pembebasan laki-laki dari aspek opresif dari sistem patriarkal dan kapitalis.
^Molony, Barbara (Nov. 2000). "Women's Rights, Feminism, and Suffragism in Japan, 1870–1925". The Pacific Historical Review, Vol. 69, No. 4: "Woman Suffrage: The View from the Pacific". DOI:10.2307/3641228. JSTOR3641228. p. 640.
^Buckley, Sandra. Broken Silences: Voices of Japanese Feminism. University of California Press, 1997. p. 63.
^ abcYuji Iwasawa. International Law, Human Rights, and Japanese Law. p. 205.
^Yuji Iwasawa. International Law, Human Rights, and Japanese Law. pp. 205–206.
