Lompat ke isi

Kabupaten Buton

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Untuk kegunaan lain, lihat Buton.
Kabupaten Buton
Kabupaten
Lambang resmi Kabupaten Buton
Lambang
Motto: 
Bolimo Karo Somanamu Lipu
Peta
Kabupaten Buton di Sulawesi
Kabupaten Buton
Kabupaten Buton
Peta
Kabupaten Buton di Indonesia
Kabupaten Buton
Kabupaten Buton
Kabupaten Buton (Indonesia)
Koordinat: 5°19′00″S 122°35′00″E / 5.31667°S 122.58333°E / -5.31667; 122.58333
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Tenggara
Hari jadi4 Juli 1959
Ibu kotaPasar Wajo
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • BupatiLa Haruna (Pj.)
 • Wakil Bupatilowong
 • Sekretaris DaerahAsnawi Jamaluddin
Luas
 • Total1.648,04 km2 (636,31 sq mi)
Populasi
 (2022)[1]
 • Total119.353
 • Kepadatan72/km2 (190/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 98,36%
Hindu 1,30%
Kristen 0,34%
- Protestan 0,24%
- Katolik 0,10%[1]
 • IPMKenaikan 65,98 (2020)
Sedang[2]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode BPS
7401 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon0402
Pelat kendaraanDT xxxx C*
Kode Kemendagri74.04 Edit nilai pada Wikidata
DAURp 449.869.284.000.- (2020)[3]
Situs webwww.butonkab.go.id

Kabupaten Buton adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Pasarwajo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.213,00 km² dan pada tahun 2020 berpenduduk sebanyak 119.185 jiwa.[1] Kabupaten Buton terkenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia.

Asal-usul Nama

[sunting | sunting sumber]

Nama Buton berasal dari nama sejenis pohon, yaitu pohon butun (Barringtonia asiatica). Pohon butun tumbuh secara bebas di kawasan pelabuhan, pelayaran dan perdagangan yang berada di pesisir selatan Pulau Buton. Pohon butun banyak digunakan oleh masyarakat Buton pada tradisi membuat upacara yang dikenal sebagai kaepeta. Masyarakat setempat menggunakan daun pohon butun sebagai pengganti piring untuk makan dalam upacara tersebut. Daun pohon butun digunakan pula sebagai bahan dasar membuat ketupat yang seukuran buah butun oleh masyarakat setempat. Penamaan Buton merupakan penyerapan bahasa Melayu dari kosakata butun. Sumber-sumber historiografi lokal Buton mendukung asal-usul nama Buton dengan menyatakan bahwa Kerajaan Buton didirikan oleh empat orang imigran yang berasal dari kawasan Johor yang merupakan wilayah suku Melayu.[4]

Sejarah

[sunting | sunting sumber]
Sultan Buton tahun 1913

Pada awalnya Kabupaten Buton dengan ibu kota Baubau memiliki wilayah pemerintahan adalah bekas kerajaan Buton atau Kesultanan Buton, yaitu meliputi sebagian wilayah pulau Buton, sebagian wilayah pulau Muna, sedikit bagian pulau Sulawesi serta pulau-pulau yang ada di bagian selatan pulau Buton. Sekarang dengan adanya pemekaran daerah, wilayah itu terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten, yaitu:

  1. Kabupaten Buton
  2. Kota Baubau
  3. Kabupaten Wakatobi
  4. Kabupaten Bombana
  5. Kabupaten Buton Selatan
  6. Kabupaten Buton Tengah

Dari keenam kabupaten/kota tersebut, yang berada pada pulau Buton adalah Kabupaten Buton, Kota Baubau, dan sebagian besar wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Tengah terletak di sebagian besar selatan Pulau Muna dan sebagian kecil Pulau Kabaena. Untuk Kabupaten Wakatobi adalah merupakan kepulauan yang berada pada bagian tenggara Pulau Buton, sedangkan kabupaten Bombana terletak di barat daya daratan Sulawesi dan sebagian besar Pulau Kabaena.

Geografi

[sunting | sunting sumber]

Batas Wilayah

[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ± 2.488,71 km² atau 248.871 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas ± 21.054 km², berbatasan dengan:

Utara Kabupaten Buton Utara
Timur Kabupaten Wakatobi
Selatan Laut Flores Kabupaten Buton Selatan
Barat Kota Baubau

Topografi dan Hidrologi

[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Buton memiliki sungai–sungai, yaitu: Sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, Sungai Winto dan Tondo di Kecamata Pasar Wajo, Sungai Malaoge, Tokulo dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut, kemiringan tanahnya mencapai 40º.

Dari sudut oceanagrafi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054.69 km² setelah berpisah dengan Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana. Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

Iklim

[sunting | sunting sumber]

Keadaan iklim di Wilayah Kabupaten Buton hampir tidak berbeda dengan iklim yang ada di Kota Baubau, pengukuran iklim yang ada hanya di Stasion Meteorologi Kls III Betoambari.

Musim hujan terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin barat betiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di Daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba.

Pemerintahan

[sunting | sunting sumber]

Daftar Bupati

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar Bupati Buton
No. Potret Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Politik / Fraksi Wakil Bupati Periode Ref.
1 La Ode Abdul Halim 1960 1964 N/A 1 [5]
2 Muhammad Kasim 1964 1969 N/A 2
3 Zainal Arifin Sugianto 1969 1981 ABRI–Angkatan Darat N/A 3
4
4 Hamzah 1981 1986 ABRI–Angkatan Darat N/A 5
5 Abdul Hakim Lubis 1986 1991 ABRI–Angkatan Darat N/A 6
6 Saidoe 1991 1996 ABRI–Angkatan Darat N/A 7
1996 2001 8
7 Laode Muhammad Sjafei Kahar 7 Oktober 2001 7 Oktober 2006 Kasim 9
7 Oktober 2006 7 Oktober 2011 Ali Laopa 10
8 Samsu Umar Abdul Samiun 18 Agustus 2012 18 Agustus 2017 PAN La Bakry 11
24 Agustus 2017 24 Agustus 2017 12 [Ket. 1]
[6]
9 La Bakry 14 Mei 2018 24 Agustus 2022 Golkar Iis Elianti
(2019–2022) 		[7][8]
Catatan
  1. ^ Hanya 15 menit menjadi bupati, kemudian dinonaktifkan dari jabatannya.


Bupati hasil Pilkada Buton tahun 2012 adalah Samsu Umar Abdul Samiun,SH dan Wakil Bupati adalah Drs. La Bakrie, M.si menggantikan Ir. L.M Syafe'i Kahar.

Dewan Perwakilan

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Buton sejak pembentukannya pada tahun 1959.[9][10][11]

Golongan/Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
1959–1961a[12] 1961–1966 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997[13] 1997–1999 1999–2004[14] 2004–2007
Sebelum Pemekaranb[15] 		2007–2009
Sesudah Pemekaranc[16] 		2009–2014[17] 2014–2015
Sebelum Pemekarand 		2015–2019
Sesudah Pemekarane 		2019–2024
PKB (baru) 0 Kenaikan 1 Steady 1 Steady 1 Kenaikan 4 Penurunan 2 Steady 2
Gerindra (baru) 0 Kenaikan 3 Penurunan 1 Kenaikan 2
PDI-P (baru) 6 Penurunan 3 Steady 3 Penurunan 2 Penurunan 1 Kenaikan 2 Steady 2
Golkar (baru) 32 19 Penurunan 6 Steady 6 Steady 6 Penurunan 3 Penurunan 2 Kenaikan 5
NasDem (baru) 2 Steady 2 Kenaikan 3
PKS (baru) 0 Kenaikan 2 Steady 2 Steady 2 Steady 2 Steady 2 Kenaikan 3
Hanura (baru) 3 Penurunan 1 Penurunan 0 Steady 0
PAN (baru) 0 Kenaikan 3 Kenaikan 4 Penurunan 2 Kenaikan 10 Penurunan 8 Penurunan 3
PBB (baru) 0 Kenaikan 3 Steady 3 Steady 3 Steady 3 Penurunan 2 Penurunan 0
Demokrat (baru) 0 Steady 0 Kenaikan 1 Kenaikan 3 Penurunan 2 Steady 2
PPP (baru) 0 6 Penurunan 3 Steady 3 Penurunan 2 Steady 2 Penurunan 1 Kenaikan 2
PPRN (baru) 2
PPPI (baru) 1
PDP (baru) 1
PKNU (baru) 1
PBR (baru) 2 Steady 2 Penurunan 0
PPIB (baru) 1 Steady 1 Penurunan 0
PKPB (baru) 1 Steady 1 Penurunan 0
PNBK (baru) 3 Penurunan 2 Penurunan 0
PPD (baru) 0 Steady 0 Kenaikan 1
PDK (baru) 1 Steady 1 Steady 1
PKPI (baru) 0 Kenaikan 1 Steady 1 Steady 1 Steady 1 Steady 1 Steady 1
ABRI 8 4
Jumlah Anggota (baru) 27 40 40 Penurunan 30 Steady 30 Steady 30 Kenaikan 35 Penurunan 25 Steady 25
Jumlah Golongan/Partai (baru) 2 13 Steady 13 Kenaikan 16 Penurunan 12 Penurunan 11 Penurunan 10
Keterangan:
aPeriode pertama Daerah Tingkat II Buton (termasuk saat ini wilayah Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Wakatobi, Kota Baubau, dan sebagian Kabupaten Bombana) pasca dimekarkan dari Kabupaten Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi (tahun 1960 Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara) menjadi daerah otonom yang memiliki anggota DPRD tersendiri berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959.
bDPRD Buton dan DPRD Buton Utara
cDPRD Buton
dDPRD Buton, DPRD Buton Tengah, dan DPRD Buton Selatan
eDPRD Buton

Komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Buton hasil Pemilu 2004 berdasarkan partai peserta pemilu dan daerah pemilihan di mana Partai Golkar mendapat kursi terbanyak dengan 6 kursi disusul oleh PBB, PPP, PAN, PNBK dan PDIP dengan 3 kursi, selanjutnya PK Sejahtera dan PBR masing-masing dengan 2 kursi dan PKPI, PKPB, P. Indonesia, PDK dan PKB masing-masing 1 kursi dari total 30 kursi di DPRD Kabupaten Buton.

Kecamatan

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buton

Kabupaten Buton terdiri dari 7 kecamatan, 12 kelurahan dan 83 desa dengan luas wilayah 1.212,99 km² dan jumlah penduduk sebesar 114.596 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 95 jiwa/km².[18][19]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Buton, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri		 Kecamatan Jumlah
Kelurahan		 Jumlah
Desa		 Status Daftar
Desa/Kelurahan
74.04.22 Kapontori 2 15 Desa
Kelurahan
74.04.23 Lasalimu 1 14 Desa
Kelurahan
74.04.24 Lasalimu Selatan 16 Desa
74.04.11 Pasarwajo 9 13 Desa
Kelurahan
74.04.27 Siotapina 11 Desa
74.04.28 Wolowa 7 Desa
74.04.29 Wabula 7 Desa
TOTAL 12 83

Pemekaran daerah

[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 24 Juni 2014, sesuai UU no.15 tahun 2014, Kabupaten Buton dimekarkan menjadi tiga kabupaten yakni; kabupaten Buton, Buton Selatan dan Buton Tengah.[20]

Kabupaten Buton Selatan terdiri dari kecamatan-kecamatan berikut: Batauga, Sampolawa, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Batu Atas dan Lapandewa. Ibu kota kabupaten ini yaitu Batauga.

Kabupaten Buton Tengah terdiri dari kecamatan-kecamatan berikut:[20] Lakudo, Gu, Sangiawambulu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Talaga Raya. Ibu kota kabupaten ini yaitu Labungkari.

Pemerintahan desa

[sunting | sunting sumber]

Jumlah desa/kelurahan keadaan tahun 2004 adalah 207 desa/kelurahan yang terdiri dari 183 desa dan 24 kelurahan. Menurut klasifikasi desa/kelurahan, dari 183 desa/kelurahan di Kabupaten Buton pada tahun 2004 ada sebanyak 144 desa (87,27%) merupakan desa swadaya dan sisanya 21 desa (12,73%) merupakan desa swakarya.

Penduduk

[sunting | sunting sumber]

Jumlah penduduk

[sunting | sunting sumber]

Penduduk Kabupaten Buton menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020 berjumlah 119.185 jiwa, di mana penduduk laki-laki berjumlah 60.348 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 58.837 jiwa.[1]

Struktur Umur

[sunting | sunting sumber]

Keadaan struktur umur penduduk menujukkan bahwa pada tahun 2004 sebesar 41,04% atau sebesar 109.045 jiwa, penduduk adalah tergolong usia muda yang berusia 15 tahun ke bawah.

Ketenagakerjaan

[sunting | sunting sumber]

Di Kabupaten Buton pada tahun 2004 tercatat sebanyak 192.426 jiwa penduduk yang termasuk dalam penduduk usia kerja yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 94,196 jiwa atau 48,94% dan penduduk perempuan sebanyak 98.266 jiwa atau 51,06%.

Jumlah penduduk yang kerja ada sebanyak 102.090 jiwa atau sebesar 88,16% dari total penduduk angkatan kerja, dapat juga dikatakan sebesar 53,04% terhadap penduduk usia kerja, sedangkan penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 13.710 jiwa atau sebesar 11,84% dari total angkatan kerja dan 7,12% terhadap penduduk usia kerja.

Sosial

[sunting | sunting sumber]

Pendidikan

[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2003 jumlah sekolah TK ada sebanyak 57 unit dan tahun 2004 meningkat menjadi sebanyak 69 unit sekolah. Jumlah guru juga mengalami peningkatan, tahun 2003 sebanyak 155 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 197 orang. Jumlah murid tahun 2003 sebanyak 2.402 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 3.007 murid.

Perkembangan jumlah Sekolah Dasar dari tahun 2003 hingga tahun 2004 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 224 unit sekolah. Walaupun demikian jumlah guru dan murid tidak selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2003, jumlah guru dan murid masing-masing 1.745 orang dan 45.935 orang. Namun pada tahun 2004 jumlah guru dan murid SD menurun menjadi masing-masing 1.518 orang dan 41.758 orang. ( Kec. Batauga 13 SD, Kec. Batuatas 5 SD, Kec. Lapandewa 7 SD, Kec. Sampolawa 16 SD, Kec Siompu 10 SD, Kec. Siompu Barat 7 SD dan Kec. Kadatua 8 SD )

Untuk jenjang Pendidikan SLTP pada tahun 2003 jumlah SLTP ada sebanyak 43 unit, namun pada tahun 2004 menurun menjadi 35 buah sekolah. Untuk jumlah guru pada tahun 2003 sebanyak 860 orang, namun pada tahun 2004, menurun menjadi hanya sebanyak 688 orang. Jumlah murid juga mengalami hal serupa, pada tahun 2003 sebanyak 13.062 orang, namun pada tahun 2004 menurun menjadi hanya sebesar 11.635 orang.

Dari jenjang SLTA tahun 2003 jumlah sekolah ada sebanyak 12 unit sekolah, pada tahun 2004 meningkat menjadi 15 unit sekolah. Jumlah guru tahun 2003 sebanyak 260 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 308 orang. Jumlah murid tahun 2003 sebanyak 3.693 orang sedangkan tahun 2004 meningkat menjadi 4.121 orang. Rasio guru terhadap sekolah pada tahun 2004 sebanyak 21 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2003 yang rata-rata sebanyak 22 orang. Rasio murid terhadap sekolah tahun 2004 sebanyak 308 orang dan rasio murid terhadap guru sebanyak 13 orang.

Agama

[sunting | sunting sumber]

MBerdasarkan data DUKCAPIL tahun 2020, mayoritas penduduk di kabupaten Buton memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 117.234 jiwa atau 98,36%. Selebihnya memeluk agama Hindu sebanyak 1.554 jiwa atau sebesar 1,30%, kemudian Kristen 0,34%, dimana Protestan 0,24% dan Katolik 0,10%.[1] Pada tahun 2004 terdapat 260 unit masjid, 22 langgar/mushola, 8 unit gereja dan 11 unit pura.

Ekonomi

[sunting | sunting sumber]

Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2010.

Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

[sunting | sunting sumber]

Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 42,08% digunakan untuk usaha pertanian. Paling luas ditanami jagung, yaitu seluas 7.453 ha, kemudian ubi kayu seluas 4.206 ha dan padi ladang seluas 2.732 ha. Sedangkan luas tanaman yang paling kecil adalah tanaman kacang kedelai.

Pada tahun 2004 produksi buah-buahan yang terbanyak dihasilkan oleh mangga, yaitu sebanyak 13.721 kw diikuti pepaya sebanyak 7.619 kw dan nenas sebanyak 5.329 kw. Produksi sayur-sayuran yang terbanyak adalah labu sebanyak 2.411 kw, menyusul bawang merah sebanyak 2.294 kw, kacang panjang sebanyak 2.074 kw, kangkung sebanyak 2.003 kw, sedangkan yang terkecil produksinya adalah tanaman kacang merah dan buncis masing-masing sebanyak 149 kw dan 179 kw.

Pada tahun 2004 produksi perkebunan rakyat yang terbanyak adalah jambu mete yaitu sebanyak 5.778,01 ton, menyusul kelapa dalam 1.284,17 ton, coklat/kakao 678,70 ton, kapuk 194,72 ton, kopi 174,52 ton, kemiri, 103,26 ton dan kelapa hibrida 94,78 ton.

Hutan produksi pada tahun 2004 seluas 35.675 ha atau 22,58% dari jumlah hutan secara keseluruhan, menyusul hutan wisata/PPA seluas 55.458 ha (35,10%), hutan produksi terbatas seluas 27.745 ha (17,56%), hutan lindung seluas 25.100 ha (15,88%) dan hutan produksi yang dapat dikonversi 14.039 ha (8,88%).

Peternakan

[sunting | sunting sumber]

Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda pada tahun 2004 secara berturut-turut adalah 3.842 ekor, sedangkan kuda tidak ada. Pada tahun 2003 populasi sapi mengalami peningkatan sebesar 9,12% di mana tahun 2003 mencapai 3.521 ekor dan tahun 2004 meningkat menjadi 3.842 ekor. Populasi ternak kerbau jika dibandingkan dengan tahun 2003 juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 25.00% di mana tahun 2003 terdapat 4 ekor dan tahun 2004 menurun mencapai 3 ekor.

Populasi ternak kecil tahun 2004 terdiri dari kambing sebanyak 13.722 ekor, babi 303 ekor dan domba tidak ada. Bila dibandingkan dengan tahun 2003 kambing mengalami peningkatan 12,06% di mana tahun 2003 sebanyak 12.245 ekor dan tahun 2004 mencapai 13,722 ekor. Sedangkan ternak babi bila dibanding tahun 2003 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,39% di mana tahun 2003 terdapat 277 ekor dan tahun 2004 meningkat menjadi 303 ekor.

Populasi ternak unggas seperti ayam buras tahun 2003 berjumlah 364.742 ekor, meningkat menjadi 379.639 ekor pada tahun 2004 (4,08%), populasi ternak itik/bebek tahun 2004 sebanyak 39.248 ekor meningkat sebesar 24,28% bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 31.581 ekor.

Perikanan

[sunting | sunting sumber]

Peningkatan produksi perikanan selama tahun 2004 berjumlah 124.155,40 ton yang terdiri dari perikanan laut 43,439,90 ton, hasil budidaya laut mabe sebanyak 65.640 ekor, rumput laut 15.265,50 ton yang terbanyak berada di Kecamatan Kapontori berjumlah 71.320,96 ton, menyusul Kecamatan Lasalimu 8.278,10 ton, Kecamatan Sampolawa 8.158,84 ton dan Kecamatan Mawasangka 5.945,85 ton.

Industri, pertambangan, dan energi

[sunting | sunting sumber]

Untuk industri besar dan sedang tidak mengalami perubahan jumlah bila dibandingkan dengan tahun 2003 di mana hanya ada satu industri besar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 105 orang dan 24 industri sedang dengan 739 orang tenaga kerja. Jumlah industri kecil pada tahun 2004 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2003, yakni dari 61 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 363 orang menjadi 76 industri dengan 474 orang tenaga kerja. Sedangkan untuk industri kerajinan rumah tangga meningkat jumlahnya dari 5.812 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.222 orang pada tahun 2003 menjadi 5.819 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.273 orang pada tahun 2004.

Kabupaten Buton sebenarnya memiliki potensi pertambangan yang cukup kaya namun pada umumnya yang baru diolah secara ekonomis adalah tambang aspal. Produksi aspal Buton pada tahun 2004 adalah sebesar 21.500 ton, meningkat 77,73% bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 12.096,66 ton.

Jumlah pelanggan listrik negara pada tahun 2004 ada sebanyak 16.169 pelanggan dengan daya terpasang sebesar 12.322.950 VA. Sedangkan produksi listrik sebesar 9.156.633 kwh dengan tenaga listrik terjual sebesar 9.575.548 kwh serta nilai penjualan sebesar 6.070.273 ribu rupiah.

Perdagangan

[sunting | sunting sumber]

Untuk tahun 2004 total volume komoditas yang diperdagangkan adalah sebesar 9.208,009 ton dengan nilai Rp. 432.947.969.000,- di mana komoditas perkebunan merupakan komoditas tertinggi yang diperdagangkan, yaitu sebesar 5.638,020 ton dengan nilai sebesar Rp. 24.328.624.000,- menyusul komoditas hasil perikanan sebesar 2.303 ton dengan nilai sebesar Rp. 28.336.787.000,- rupiah, sedangkan yang terendah adalah komoditas pertanian tanaman pangan yang hanya mencapai 7,30 ton dengan nilai sebesar Rp. 24.400.000,- menyusul peternakan sebesar 12.748 ton dengan nilai sebesar Rp. 10.200.000,-

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b c d e "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 14 Juli 2021. 
  2. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020" (pdf). www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 14 Juli 2021. 
  3. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 14 Juli 2021. 
  4. ^ Kaunang, I.R.B, Haliadi, dan Rabani, L.O. (2016). Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi (PDF). Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 231. ISBN 978-602-1289-43-3. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-04-21. Diakses tanggal 2021-02-10. 
  5. ^ "Sejarah Pemerintahan Kabupaten Buton". butonkab.go.id. 25 Desember 2011. Diakses tanggal 1 Februari 2017. [pranala nonaktif permanen]
  6. ^ FIKRI, ROSNIAWANTY (24-08-2017). "Bupati Buton Samsu Umar Langsung Dinonaktifkan Setelah Dilantik". Tempo.co. Diakses tanggal 08-04-2022. 
  7. ^ Asbar, Muhammad (14-05-2018). "La Bakry Resmi Dilantik Sebagai Bupati Buton Definitif". fajarsultra.com. Diakses tanggal 08-04-2022. 
  8. ^ "Iis Eliyanti resmi jabat Wakil Bupati Buton. Perempuan pertama dalam sejarah kepemimpinan Kabupaten Buton". butonmagz.id. 15-01-2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-08-07. Diakses tanggal 08-04-2022. 
  9. ^ Perolehan Kursi DPRD Buton 2014-2019 Sebelum Pemekaran
  10. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama bps
  11. ^ "Perolehan Kursi DPRD Buton 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-24. Diakses tanggal 2020-06-06. 
  12. ^ Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia. 
  13. ^ Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum RI. hlm. 505. 
  14. ^ Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (2004). Buton Dalam Angka 2003 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Buton: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. hlm. 37. 
  15. ^ Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (2006). Buton Dalam Angka 2005 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Buton: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. hlm. 33–34. 
  16. ^ Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (2008). Kabupaten Buton Dalam Angka 2007-2008 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Buton: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. hlm. 53. 
  17. ^ Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (2011). Buton Dalam Angka 2010 (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Buton: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. hlm. 36. 
  18. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  19. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  20. ^ a b "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-27. Diakses tanggal 2014-08-30. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Buton&oldid=26485062"