Restorasi Bourbon
Kerajaan Prancis Royaume de France | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814–1815 1815–1830 | |||||||||||
 Kerajaan Prancis pada tahun 1818 | |||||||||||
| Ibu kota | Paris | ||||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Prancis | ||||||||||
| Agama | Katolik Roma | ||||||||||
| Pemerintahan | Kesatuan parlemen monarki semi-konstitusional | ||||||||||
| Raja | |||||||||||
• 1814–1824 | Louis XVIII | ||||||||||
• 1824–1830 | Charles X | ||||||||||
| Presiden Dewan Menteri | |||||||||||
• 1815 (first) | Charles de Talleyrand-Périgord | ||||||||||
• 1829–1830 (last) | Jules de Polignac | ||||||||||
| Legislatif | Parlemen | ||||||||||
| Kamar Sesama | |||||||||||
| Kamar Deputi | |||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| 3 Mei 1814 | |||||||||||
| 30 Mei 1814 | |||||||||||
| 4 Juni 1814 | |||||||||||
| 20 Maret – 7 Juli 1815 | |||||||||||
| 6 April 1823 | |||||||||||
| 26 Juli 1830 | |||||||||||
| Mata uang | Franc Prancis | ||||||||||
| |||||||||||
Restorasi Bourbon adalah periode sejarah Perancis di mana House of Bourbon kembali berkuasa setelah kejatuhan pertama Napoleon pada 3 Mei 1814. Disela secara singkat oleh Perang Seratus Hari pada tahun 1815, Restorasi berlangsung hingga Revolusi Juli 26 Juli 1830. Louis XVIII dan Charles X, saudara dari raja Louis XVI yang dieksekusi, berturut-turut naik takhta dan melembagakan pemerintahan konservatif yang dimaksudkan untuk memulihkan kepatutan, jika tidak semua institusi, dari Ancien Régime. Pendukung monarki yang diasingkan kembali ke Prancis tetapi tidak dapat membalikkan sebagian besar perubahan yang dibuat oleh Revolusi Prancis. Lelah oleh perang puluhan tahun, bangsa mengalami periode perdamaian internal dan eksternal, kemakmuran ekonomi yang stabil dan pendahuluan industrialisasi.[4]
Latar Belakang
[sunting | sunting sumber]Setelah Revolusi Prancis (1789-1799), Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Prancis. Setelah bertahun-tahun memperluas Kekaisaran Prancisnya dengan kemenangan militer berturut-turut, koalisi kekuatan Eropa mengalahkannya dalam Perang Koalisi Keenam, mengakhiri Kekaisaran Pertama pada tahun 1814, dan mengembalikan monarki kepada saudara-saudara Louis XVI. Restorasi Bourbon berlangsung dari sekitar 6 April 1814 hingga pemberontakan populer Revolusi Juli 1830. Ada jeda di musim semi 1815—"Seratus Hari"—ketika kembalinya Napoleon memaksa Bourbon melarikan diri dari Prancis. Ketika Napoleon kembali dikalahkan oleh Koalisi Ketujuh, mereka kembali berkuasa pada bulan Juli.
Di dewan perdamaian Kongres Wina, Bourbon diperlakukan dengan sopan oleh monarki yang menang, tetapi harus menyerahkan hampir semua perolehan teritorial yang dibuat oleh Prancis revolusioner dan Napoleon sejak 1789.
Monarki konstitusional
[sunting | sunting sumber]Berbeda dengan Ancien Régime yang absolut, rezim Restorasi Bourbon adalah monarki konstitusional, dengan beberapa batasan kekuasaannya. Raja baru, Louis XVIII, menerima sebagian besar reformasi yang dilembagakan dari tahun 1792 hingga 1814. Kesinambungan adalah kebijakan dasarnya. Dia tidak mencoba untuk memulihkan tanah dan properti yang diambil dari pengasingan royalis. Dia melanjutkan dengan cara damai tujuan utama kebijakan luar negeri Napoleon, seperti pembatasan pengaruh Austria. Dia membalikkan Napoleon tentang Spanyol dan Kekaisaran Ottoman, memulihkan persahabatan yang telah terjalin hingga 1792.[5]
Secara politis, periode tersebut ditandai dengan reaksi konservatif yang tajam, dan akibat dari kerusuhan dan gangguan sipil yang kecil tetapi terus-menerus.[6] Jika tidak, kemapanan politik relatif stabil sampai pemerintahan berikutnya Charles X.[4] Ini juga melihat pendirian kembali Gereja Katolik sebagai kekuatan utama dalam politik Prancis.[7] Sepanjang Restorasi Bourbon, Prancis mengalami periode kemakmuran ekonomi yang stabil dan pendahuluan industrialisasi.[4]
Perubahan Permanen Dalam Masyarakat Prancis
[sunting | sunting sumber]| Bagian dari seri tentang |
| Sejarah Prancis |
|---|
 |
Era Revolusi Prancis dan Napoleon membawa serangkaian perubahan besar ke Prancis yang tidak dibalikkan oleh Restorasi Bourbon.[8][9][10] Pertama, Prancis sekarang sangat tersentralisasi, dengan semua keputusan penting dibuat di Paris. Geografi politik sepenuhnya ditata ulang dan dibuat seragam, membagi bangsa menjadi lebih dari 80 départements yang bertahan hingga abad ke-21. Setiap departemen memiliki struktur administrasi yang identik, dan dikontrol ketat oleh seorang prefek yang ditunjuk oleh Paris. Kumpulan yurisdiksi hukum yang tumpang tindih dari rezim lama semuanya telah dihapuskan, dan sekarang ada satu kode hukum standar, yang dikelola oleh hakim yang ditunjuk oleh Paris, dan didukung oleh polisi di bawah kendali nasional.
Pemerintah Revolusioner telah menyita semua tanah dan bangunan Gereja Katolik, menjualnya kepada pembeli kelas menengah yang tak terhitung banyaknya, dan secara politis tidak mungkin untuk memulihkannya. Uskup masih memerintah keuskupannya (yang selaras dengan batas departemen baru) dan berkomunikasi dengan paus melalui pemerintah di Paris. Uskup, imam, biarawati, dan religius lainnya dibayar dengan gaji negara.
Semua ritus dan upacara keagamaan lama dipertahankan, dan pemerintah memelihara bangunan keagamaan. Gereja diizinkan untuk mengoperasikan seminari-seminarinya sendiri dan sampai batas tertentu juga sekolah-sekolah lokal, meskipun hal ini menjadi isu politik sentral hingga abad ke-20. Uskup jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan tidak memiliki suara politik. Namun, Gereja Katolik menemukan kembali dirinya dengan penekanan baru pada kesalehan pribadi yang memberikan pegangan pada psikologi umat beriman.[11] Pendidikan publik dipusatkan, dengan Grand Master dari Universitas Prancis mengendalikan setiap elemen sistem pendidikan nasional dari Paris. Universitas teknik baru dibuka di Paris yang hingga hari ini memiliki peran penting dalam melatih kaum elit.[12]
Konservatisme dengan pahit terpecah menjadi aristokrasi lama yang kembali dan elit baru yang muncul di bawah Napoleon setelah tahun 1796. Aristokrasi lama sangat ingin mendapatkan kembali tanahnya, tetapi tidak merasakan kesetiaan kepada rezim baru. Elit yang lebih baru, "noblesse d'empire," mengolok-olok kelompok yang lebih tua sebagai sisa usang dari rezim yang didiskreditkan yang telah membawa bangsa itu ke dalam bencana. Kedua kelompok sama-sama takut akan kekacauan sosial, tetapi tingkat ketidakpercayaan serta perbedaan budaya terlalu besar, dan monarki terlalu tidak konsisten dalam kebijakannya, untuk memungkinkan kerja sama politik.[13]
Aristokrasi lama yang kembali memulihkan sebagian besar tanah yang mereka miliki secara langsung. Namun, mereka kehilangan semua hak seigneurial lama mereka atas sisa tanah pertanian, dan para petani tidak lagi di bawah kendali mereka. Aristokrasi pra-Revolusioner telah bermain-main dengan ide-ide Pencerahan dan rasionalisme. Sekarang aristokrasi jauh lebih konservatif dan mendukung Gereja Katolik. Untuk pekerjaan terbaik, meritokrasi adalah kebijakan baru, dan bangsawan harus bersaing langsung dengan kelas bisnis dan profesional yang berkembang.
Sentimen anti-pendeta publik menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tetapi sekarang didasarkan pada elemen-elemen tertentu dari kelas menengah dan bahkan kaum tani. Massa besar rakyat Prancis adalah petani di pedesaan atau pekerja miskin di kota-kota. Mereka memperoleh hak-hak baru dan rasa kemungkinan baru. Meskipun dibebaskan dari banyak beban, kontrol, dan pajak lama, kaum tani masih sangat tradisional dalam perilaku sosial dan ekonominya. Banyak yang dengan bersemangat mengambil hipotek untuk membeli tanah sebanyak mungkin untuk anak-anak mereka, jadi utang merupakan faktor penting dalam perhitungan mereka. Kelas pekerja di kota-kota adalah elemen kecil, dan telah dibebaskan dari banyak pembatasan yang diberlakukan oleh serikat pekerja abad pertengahan. Namun, Prancis sangat lambat untuk melakukan industrialisasi, dan sebagian besar pekerjaan tetap membosankan tanpa bantuan mesin atau teknologi. Prancis masih terpecah menjadi lokalitas, terutama dalam hal bahasa, tetapi sekarang muncul nasionalisme Prancis yang berfokus pada kebanggaan nasional di Angkatan Darat dan urusan luar negeri.[14]
Ikhtisar Politik
[sunting | sunting sumber]
Pada April 1814, Pasukan Koalisi Keenam mengembalikan Louis XVIII dari Prancis ke takhta, saudara lelaki dan pewaris Louis XVI yang dieksekusi. Sebuah konstitusi dirancang: Piagam tahun 1814. Piagam itu menyajikan semua orang Prancis sebagai sama di depan hukum,[15] tetapi mempertahankan hak prerogatif substansial bagi raja dan bangsawan dan pemungutan suara terbatas bagi mereka yang membayar setidaknya 300 Franc setahun dalam pajak langsung.
.jpg)
Raja adalah kepala negara tertinggi. Dia memerintahkan angkatan darat dan laut, menyatakan perang, membuat perjanjian perdamaian, aliansi dan perdagangan, menunjuk semua pejabat publik, dan membuat peraturan dan tata cara yang diperlukan untuk pelaksanaan hukum dan keamanan negara.[16] Louis relatif liberal, memilih banyak kabinet sentris.[17]
Louis XVIII meninggal pada bulan September 1824 dan digantikan oleh saudaranya, yang memerintah sebagai Charles X. Raja baru mengejar bentuk pemerintahan yang lebih konservatif daripada Louis. Undang-undangnya yang lebih reaksioner termasuk Undang-Undang Anti-Sacrilege (1825–1830). Terganggu oleh penolakan dan ketidakhormatan publik, raja dan para menterinya berusaha memanipulasi pemilihan umum tahun 1830 melalui Ordonansi Juli mereka. Ini memicu revolusi di jalan-jalan Paris, Charles turun tahta, dan pada 9 Agustus 1830 Kamar Deputi menegaskan Louis Phillipe d'Orleans sebagai Raja Prancis, mengantarkan Monarki Juli.
Louis XVIII, 1814–1824
[sunting | sunting sumber]
Restorasi Pertama (1814)
[sunting | sunting sumber]Restorasi Louis XVIII ke tahta pada tahun 1814 sebagian besar dipengaruhi melalui dukungan mantan menteri luar negeri Napoleon, Talleyrand, yang meyakinkan Sekutu yang menang akan keinginan Restorasi Bourbon. Sekutu pada awalnya terpecah dalam kandidat terbaik untuk takhta: Inggris menyukai Bourbon, Austria dianggap sebagai kabupaten untuk putra Napoleon, François Bonaparte, dan Rusia terbuka untuk duc d'Orléans, Louis Philippe, atau Jean-Baptiste Bernadotte, mantan Marsekal Napoleon, yang diduga sebagai pewaris takhta Swedia. Napoleon ditawari untuk mempertahankan takhta pada Februari 1814, dengan syarat Prancis kembali ke perbatasan tahun 1792, tetapi ia menolak. Kelayakan Restorasi diragukan, tetapi daya pikat perdamaian bagi publik Prancis yang lelah perang, dan demonstrasi dukungan untuk Bourbon di Paris, Bordeaux, Marseille, dan Lyons, membantu meyakinkan Sekutu.
Louis, sesuai dengan Deklarasi Saint-Ouen, memberikan konstitusi tertulis, Piagam tahun 1814, yang menjamin legislatif bikameral dengan Kamar Sejawat yang turun-temurun/menunjuk dan Kamar Deputi terpilih – peran mereka bersifat konsultatif (kecuali perpajakan ), karena hanya Raja yang memiliki kekuasaan untuk mengusulkan atau menyetujui undang-undang, dan mengangkat atau memanggil menteri. Waralaba terbatas pada pria dengan kepemilikan properti yang cukup besar, dan hanya 1% orang yang dapat memilih. Banyak dari reformasi hukum, administrasi, dan ekonomi dari periode revolusioner dibiarkan utuh; Kode Napoleon, yang menjamin kesetaraan hukum dan kebebasan sipil, petani 'biens nationalaux, dan sistem baru membagi negara menjadi departemen tidak dibatalkan oleh raja baru. Hubungan antara gereja dan negara tetap diatur oleh Konkordat tahun 1801. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Piagam adalah syarat Pemulihan, mukadimah menyatakannya sebagai "konsesi dan hibah", yang diberikan "oleh pelaksanaan bebas dari otoritas kerajaan kita".
Setelah popularitas sentimental pertama, gerakan Louis untuk membalikkan hasil Revolusi Prancis dengan cepat kehilangan dukungannya di antara mayoritas yang kehilangan haknya. Tindakan simbolis seperti penggantian bendera tiga warna dengan bendera putih, gelar Louis sebagai "XVIII" (sebagai penerus Louis XVII, yang tidak pernah memerintah) dan sebagai "Raja Prancis" daripada "Raja Prancis" , dan pengakuan monarki atas peringatan kematian Louis XVI dan Marie Antoinette adalah signifikan. Sumber antagonisme yang lebih nyata adalah tekanan yang diberikan kepada pemilik biens nationalaux (tanah yang disita oleh revolusi) oleh Gereja Katolik dan upaya para emigran yang kembali untuk merebut kembali tanah mereka sebelumnya. Kelompok lain yang bermusuhan dengan Louis termasuk tentara, non-Katolik, dan pekerja yang dilanda kemerosotan pascaperang dan impor Inggris.
 | Artikel ini tidak memiliki kategori atau memiliki terlalu sedikit kategori. Bantulah dengan menambahi kategori yang sesuai. Lihat artikel yang sejenis untuk menentukan apa kategori yang sesuai. Tolong bantu Wikipedia untuk menambahkan kategori. Tag ini diberikan pada Januari 2023. |
- ^ Retour du Roi le 8 juillet 1815. parismuseescollections.paris.fr. 1815. Diakses tanggal 12 December 2021.
- ^ Tombs 1996, hlm. 333.
- ^ Pinoteau, Hervé (1998). Le chaos français et ses signes: étude sur la symbolique de l'Etat français depuis la Révolution de 1789 (dalam bahasa Prancis). Presses Sainte-Radegonde. hlm. 217. ISBN 978-2-908571-17-2.
- ^ a b c de Sauvigny, Guillaume de Bertier. The Bourbon Restoration (1966)
- ^ John W. Rooney, Jr. and Alan J. Reinerman, "Continuity: French Foreign Policy Of The First Restoration" Consortium on Revolutionary Europe 1750-1850: Proceedings (1986), Vol. 16, p275-288.
- ^ Davies 2002, hlm. 47–54.
- ^ Furet 1995, hlm. 296.
- ^ John B. Wolf, France: 1814–1919: The Rise of a liberal-Democratic Society (2nd ed. 1962 pp 4–27
- ^ Peter McPhee, A social history of France 1780–1880 (1992) pp 93–173
- ^ Christophe Charle, A Social History of France in the 19th Century (1994) pp 7–27
- ^ James McMillan, "Catholic Christianity in France from the Restoration to the separation of church and state, 1815–1905." in Sheridan Gilley and Brian Stanley, eds., The Cambridge history of Christianity (2014) 8: 217–232
- ^ H.C. Barnard (1969). Education and French Revolution. Cambridge University press. hlm. 223.
- ^ Gordon K. Anderson, "Old Nobles and Noblesse d'Empire, 1814–1830: In Search of a Conservative Interest in Post-Revolutionary France." French History 8.2 (1994): 149-166.
- ^ Wolf, France: 1814–1919 pp 9, 19–21
- ^ The Charter of 1814, Public Law of the French: Article 1
- ^ The Charter of 1814, Form of the Government of the King: Article 14
- ^ Price 2008, hlm. 93.